PERKEMBANGAN
POLITIK
Perkembangan politik Indonesia sejak
awal kemerdekaan hingga masa reformasi :
1. Perkembangan Politik Pada Awal Kemerdekaan
Perkembangan
politik Indonesia pada awal kemerdekaan meliputi hal-hal berikut:
a. Pembentukan
Struktur Pemerintahan Yang Lengkap
Setelah proklamasi kemerdekaan,
bangsa Indonesia segera membentuk kelengkapan pemerintahan yaitu:
1) Pengesahan
UUD 1945
Rapat PPKI yang diselenggarakan pada
tanggal 18 agustus 1945, ditetapkan UUD 1945 sebagai landasan dalam melaksakan
kehidupan bernegara.
2) Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
Pada rapat PPKI terpilihlah, Ir.
Soekarno sebagai Presiden dan Drs. M. Hatta sebagai Wakil Presiden.
3) Pembagian
Wilayah Indonesia
Pada rapat PPKI yang diselengarakan
pada tanggal 19 agustus 1945, diputuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan
provinsi yaitu: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Maluku,
Sulawesi, Sumatra, dan DI Yogyakarta.
4) Pembentukan
Kementrian
Pada rapat PPKI diputuskan
pembentukan kementrian-kementrian berikut:
a) Departemen
Dalam Negeri
b) Departemen
Luar Negeri
c) Departemen
Kehakiman
d) Departemen
Keuangan
e) Departemen
Kemakmuran
f) Departemen
Kesehatan
g) Departemen
Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan
h) Departemen
Sosial
i)
Departemen Pertahanan
j)
Departemen Perhubungan
k) Departemen
Pekerjaan Umum
5) Pembentukan
Komite Nasional Indonesia
Pada tanggal 22 agustus 1945, PPKI
kembali menyelenggarakan rapat untuk membentuk Komite Nasional Indonesia.
6) Menbentuk
Kekuatan Pertahanan dan Keamanan
Pada tanggal 23 agustus 1945, Presiden
Soekarno mengesahkan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada tanggal 5 oktober dibentuk
Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
b. Perubahan
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik
Indonesia serikat (RIS)
Pada tanggal 23 agustus - 2
november 1949 Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselengarakan di Den Haag, Belanda
mengakui RIS. Adapun wilayah RIS sebagai berikut:
1) Negara
Bagian
2) Satuan
Satuan Kenegaraan
3) Daerah
Swapraja
c. Indonesia
Kembali Menjadi Negara kesatuan
Pada tanggal 17 agustus 1950, RIS
resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi NKRI.
2. Perkembangan Politik Pada Masa
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
a. Keadaan
Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Sistem politik pada masa Demokrasi
Liberal mendorong berkembangnya partai-partai politik, karena sistem Demokrasi
Liberal menganut sistem multipartai yang dapat menyebabkan munculnya persaingan
antarpartai. Pada masa Demokarsi Liberal ini terjadi 7 kali pergantian kabinet,
namun pemerintahan ini berhasil menyelenggarkan
pemilihan umum (pemilu) untuk pertama kalinnya di Indonesia yang dilaksanakan
pada tahun 1955.
b. Keadaan
Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Akibat adanya pergantian kabinet dalam
waktu singkat, menjadikan keadaan politik tidak stabil, sehingga muncul gagasan
untuk melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dengan cara kembali
kepada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 juli 1959. Sejak saat itu, sistem Kabinet
Parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi Kabinet Presidensial. Pada
perkembangannya, pada masa Demokrasi Terpimpin, justru terjadi pelangaran-pelangaran
terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik karena terpusat
pada presiden saja.
3. Perkembangan Politik Pada Masa Orde
Baru
a. Penataan
Stabilitas Politik Dengan Membubarkan PKI dan Organisasi Massanya
Pada tanggal 12 maret 1966, Letjen
Soeharto mengeluarkan surat keputusan yang berisi tentang pembubaran dan
larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada
dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Pada tanggal 18 maret 1966, Letjen
Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G30S/PKI,
serta menperbarui Kabinet Dwikora.
b. Penyederhanaan
Partai Politik
Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan
penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial
politik diantaranya:
1) Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan
PERTI.
2) Partai
Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik,
Partai Murba, IPKI, dan Parkindo.
3) Golongan
Karya.
c. Pemilihan
Umum
Selama masa Orde Baru, pemerintah
berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982,
1987, 1992, dan 1997, dimana partai Golkar selalu memperoleh mayoritas suara
dan memenangkan pemilu.
d. Peran
Ganda (Dwifungsi) ABRI
Pada masa pemerintahan Orde Baru,
pemerintah memberikan peran ganda (Dwifungsi) ABRI, yaitu peran pertahanan dan
keamanan (Hamkam) dan peran mengatur Negara. Setelah berakhirnya masa
kepimimpinan Orde Baru, Dwifungsi ABRI mulai dihapuskan.
4. Perkembangan Politik Pada Masa Reformasi
Pada
tahun 1998, masa pemerintahan Orde Baru berakhir dan digantikan masa Reformasi.
Pada tahun 2004, Indonesia menyelengarakan pemilu pertama yang memungkinkan
rakyat untuk memilih presiden secara langsung dan cara pemilihannya benar-benar
berbeda dari pemilu sebelumnya pemilu 2004 di bagi menjadi maksimal 3 tahap dan
minimal 2 tahap dengan rincian:
a. Tahap
pertama : pemilu legislative
Pemilu untuk memilih partai politik
dan anggotanya untuk di calonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD yang dilakasanakan
pada tanggal 5 april 2004.
b. Tahap
kedua : pemilu presiden putaran pertama
Pemilu untuk memilih pasangan calon
presiden dan wakil presiden secara langsung yang dilaksanakan pada tanggal 5
juli 2004.
c. Tahap
ketiga : pemilu presiden putaran kedua
Pemilu babak terakhir yang dilaksakan
hanya apabila pada tahap ke 2 belu ada pansangan calon presiden yang
mendapatkan paling tidak 50% pada putaran pertama yang dilaksankan pada tanggal
20 september 2004.
Dipublikasikan : Syahrial Ilham Pahlevy