Perkembangan Politik

PERKEMBANGAN POLITIK

Perkembangan politik Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi :

1.      Perkembangan Politik Pada Awal Kemerdekaan

Perkembangan politik Indonesia pada awal kemerdekaan meliputi hal-hal berikut:

a.       Pembentukan Struktur Pemerintahan Yang Lengkap

Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia segera membentuk kelengkapan pemerintahan yaitu:

1)      Pengesahan UUD 1945

Rapat PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 18 agustus 1945, ditetapkan UUD 1945 sebagai landasan dalam melaksakan kehidupan bernegara.

2)      Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pada rapat PPKI terpilihlah, Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. M. Hatta sebagai Wakil Presiden.

3)      Pembagian Wilayah Indonesia

Pada rapat PPKI yang diselengarakan pada tanggal 19 agustus 1945, diputuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi yaitu: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Sumatra, dan DI Yogyakarta.

4)      Pembentukan Kementrian

Pada rapat PPKI diputuskan pembentukan kementrian-kementrian berikut:

a)      Departemen Dalam Negeri

b)      Departemen Luar Negeri

c)      Departemen Kehakiman

d)     Departemen Keuangan

e)      Departemen Kemakmuran

f)       Departemen Kesehatan

g)      Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan

h)      Departemen Sosial

i)        Departemen Pertahanan

j)        Departemen Perhubungan

k)      Departemen Pekerjaan Umum

5)      Pembentukan Komite Nasional Indonesia

Pada tanggal 22 agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat untuk membentuk Komite Nasional Indonesia.

6)      Menbentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

Pada tanggal 23 agustus 1945, Presiden Soekarno mengesahkan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada tanggal 5 oktober dibentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

b.      Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik

Indonesia serikat (RIS)

Pada tanggal 23 agustus - 2 november 1949 Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselengarakan di Den Haag, Belanda mengakui RIS. Adapun wilayah RIS sebagai berikut:

1)      Negara Bagian

2)      Satuan Satuan Kenegaraan

3)      Daerah Swapraja

c.       Indonesia Kembali Menjadi Negara kesatuan

Pada tanggal 17 agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi NKRI.

2.      Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

a.       Keadaan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal

Sistem politik pada masa Demokrasi Liberal mendorong berkembangnya partai-partai politik, karena sistem Demokrasi Liberal menganut sistem multipartai yang dapat menyebabkan munculnya persaingan antarpartai. Pada masa Demokarsi Liberal ini terjadi 7 kali pergantian kabinet, namun pemerintahan ini berhasil  menyelenggarkan pemilihan umum (pemilu) untuk pertama kalinnya di Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 1955.

b.      Keadaan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Akibat adanya pergantian kabinet dalam waktu singkat, menjadikan keadaan politik tidak stabil, sehingga muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dengan cara kembali kepada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 juli 1959. Sejak saat itu, sistem Kabinet Parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi Kabinet Presidensial. Pada perkembangannya, pada masa Demokrasi Terpimpin, justru terjadi pelangaran-pelangaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik karena terpusat pada presiden saja.  

3.      Perkembangan Politik Pada Masa Orde Baru

a.       Penataan Stabilitas Politik Dengan Membubarkan PKI dan Organisasi Massanya

Pada tanggal 12 maret 1966, Letjen Soeharto mengeluarkan surat keputusan yang berisi tentang pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Pada tanggal 18 maret 1966, Letjen Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G30S/PKI, serta menperbarui Kabinet Dwikora.

b.      Penyederhanaan Partai Politik

Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik diantaranya:

1)      Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI.

2)      Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo.

3)      Golongan Karya.

c.       Pemilihan Umum

Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, dimana partai Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu.

d.      Peran Ganda (Dwifungsi) ABRI

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah memberikan peran ganda (Dwifungsi) ABRI, yaitu peran pertahanan dan keamanan (Hamkam) dan peran mengatur Negara. Setelah berakhirnya masa kepimimpinan Orde Baru, Dwifungsi ABRI mulai dihapuskan.

4.      Perkembangan Politik Pada Masa Reformasi

Pada tahun 1998, masa pemerintahan Orde Baru berakhir dan digantikan masa Reformasi. Pada tahun 2004, Indonesia menyelengarakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya pemilu 2004 di bagi menjadi maksimal 3 tahap dan minimal 2 tahap dengan rincian:

a.       Tahap pertama : pemilu legislative

Pemilu untuk memilih partai politik dan anggotanya untuk di calonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD yang dilakasanakan pada tanggal 5 april 2004.

b.      Tahap kedua  : pemilu presiden putaran pertama

Pemilu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung yang dilaksanakan pada tanggal 5 juli 2004.

c.       Tahap ketiga : pemilu presiden putaran kedua

Pemilu babak terakhir yang dilaksakan hanya apabila pada tahap ke 2 belu ada pansangan calon presiden yang mendapatkan paling tidak 50% pada putaran pertama yang dilaksankan pada tanggal 20 september 2004.

Dipublikasikan : Syahrial Ilham Pahlevy